Sustainable Finance - New Opportunities and Challenges - UNAIR Executive Education (2024)

Airlangga Executive Education Center – Implementasi Sustainable Finance di Indonesia semakin digencarkan oleh berbagai sektor industri. Baik dari sektor akademik, sektor pemerintah, maupun sektor swasta. Airlangga Executive Education Center melihat ini sebagai hal yang perlu disosialisasikan secara merata dan berkelanjutan. Maka dari itu, Airlangga Executive Education Center bekerja sama dengan CPA Australia menyelenggarakan acara Executive Insight. Acara ini mengambil tema “Sustainable Finance: New Opportunity and Challenge”. Tema tersebut diambil untuk meningkatkan pemahaman peserta akan pentingnya pertumbuhan yang bertanggung jawab serta peluang investasi hijau secara global.

Acara ini juga merupakan bentuk dukungan Airlangga Executive Education Center untuk mendorong penerapan keuangan berkelanjutan pada setiap sektor industri Indonesia. Adapun narasumber yang dihadirkan merupakan pakar dari berbagai sektor, yaitu akademik, pemerintahan, dan juga swasta. Pada berlangsungnya acara, narasumber saling berdiskusi untuk menyampaikan peluang dan tantangan yang dirasakan setiap sektor dalam menyikapi sustainability finance. Pandangan dari latar belakang yang berbeda ini dapat dijadikan ajang evaluasi untuk saling berbenah menuju perekonomian Indonesia yang berkelanjutan.

Sustainable Finance Sesuai Sudut Pandang Sektor Akademik

Tantangan

Iman Harymawan, SE., MBA., Ph.D, selaku Ketua Center for Environmental, Social and Government studies – Universitas Airlangga, menyampaikan tanggapannya mengenai implementasi sustainability finance di sektor akademik. Kesepakatan internasional untuk penerapan sustainability finance memang sudah terbentuk, namun regulasi di Indonesia dinilai belum menyeluruh. Alasannya karena dari prinsip ESG (Environmental, Social, Governance), penyuluhan terkait environment dan social nyatanya hanya mendapat perhatian kecil bagi mayoritas company di dunia. Maka dari itu, perlu ada government yang bisa menjadi guidance dan juga payung bagi seluruh sektor industri.

Peluang

Setiap tantangan, pasti ada kesempatan. Iman Harymawan menyampaikan adanya peluang yang dapat diraih oleh sektor akademik dalam hal ini. Beberapa perguruan tinggi ikut mendukung dengan berpartisipasi dalam bahasan terkait sustainability finance yang diundang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perguruan tinggi bisa saling berlomba untuk menghasilkan lulusan yang dapat diterima dengan baik di industri global, dengan menerapkan prinsip-prinsip sustainability. Hal yang perlu ditekankan pada mahasiswa sebelum terjun di dunia kerja adalah profit bukan hal utama di masa sekarang. Iman Harymawan menyampaikan terkait pentingnya melakukan maintaining pada lingkungan sekitar agar circular economy dapat berjalan dengan berkelanjutan.

Peran

Setiap instansi dari berbagai sektor industri memiliki cara tersendiri untuk menerapkan prinsip-prinsip dari sustainable finance, tak terkecuali sektor akademik. Ketua dari Center for Environmental, Social and Government studies – Universitas Airlangga itu menyampaikan sektor akademik juga turut berpartisipasi. Iman Harymawan menyatakan sektor akademik mendukung penuh prinsip ESG (Environment, Social, Government). Adapun kontribusi dari academy institution adalah meningkatkan literasi terkait sustainable finance kepada mahasiswa, tenaga pendidik, maupun manajemen. Hal ini ditujukan sebagai tahap sosialisasi yang lebih merata, terutama kepada para generasi muda yang akan terjun ke dunia kerja nantinya.

Sustainable Finance Sesuai Sudut Pandang Sektor Pemerintahan

Tantangan

Dr. Adi Budiarso, FCPA (Aust.), selaku direktur Pusat Kebijakan Sektor Keuangan di Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyampaikan pendapatnya dari sisi pemerintah. Ekonomi di masa depan tidak hanya berpacu pada digitalisasi, melainkan juga tentang climate change. Climate change risk menjadi salah satu tantangan pemerintah, terkait bagaimana membiayai energi transisi yang ramah lingkungan atau terbarukan. Pasalnya, laporan di tahun 2020 lalu menunjukkan biaya energi transisi untuk komitmen mendorong Nationally Determined Contributions (NDC) tidak sedikit. Setiap tahun, normalnya Indonesia membutuhkan sekitar 200-300 triliun rupiah. Jika ditotal hingga tahun 2030, biaya energi transisi bisa mencapai $ 270 miliar. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan kemampuan APBN yang hanya bisa menutup maksimal 90 – 100 triliun per tahun. Adi Budiarso menegaskan untuk tidak meremehkan dampak dari perubahan iklim. Indonesia sendiri memiliki persentase bencana alam yang terjadi mencapai 80%. Jumlah tersebut mencakup bencana yang secara langsung maupun tidak langsung berasal climate change.

Peluang

Pandemi COVID-19 menjadi challenges sekaligus opportunities bagi perekonomian setiap bangsa. Salah satu opportunities yang paling kuat adalah implementasi sustainable finance yang menjadi cikal bakal green economy di masa depan. Adi Budiarso mengatakan green economy di masa depan akan berguna untuk penanggulangan climate change risk bagi negara. sem*ntara itu, pemerintah juga sedang mengejar peluang terkait harga energi terbarukan dan karbon yang berbanding terbalik di pasar dunia. Energi terbarukan kini mencapai angka yang semakin murah, sedangkan harga karbon atau emisi menjadi semakin mahal. Hal ini menunjukan komitmen internasional yang sudah mulai konsen terhadap standar ESG. Pemerintah mengharapkan fakta tersebut dapat menjadi pionir untuk dukungan pembiayaan yang lebih ramah lingkungan.

Peran

Sektor pemerintah menjadi regulator utama dalam penerapan sustainable finance di Indonesia. Selain berprinsip pada ESG, pemerintah juga menekankan pada leadership dan collaboration dengan government, private sector juga akademisi. Beberapa gerakan yang pemerintah lakukan antara lain:

1. Berpartisipasi di Presidency G20 tahun 2022, bersama 20 negara penguasa ekonomi dunia. dimana Anggota dari G20 ini akan saling bersinergi untuk mencapai sustainability finance secara well-harmonized dan well-coordinated.
2. Mengeluarkan Youth 20 sebagai wadah diskusi resmi pemuda Indonesia terkait permasalahan global.
3. Menjalin engagement dengan filantropi, korporasi, dan banyak pihak lain.
4. Memobilisasi semua pihak nasional bahkan internasional untuk mendorong penerapan komitmen perubahan iklim.
5. Berkontribusi dalam pengeluaran Undang-Undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) tahun 2021. Dimana kita meletakkan dasar-dasar pajak karbon atau “Perdagangan Karbon”.
6. Menargetkan pemanfaatan hutan yang lebih bertanggung jawab by 2030. Artinya, dalam pemanfaatan harus disertai pertimbangan biodiversity, aspek sosial, dan aspek lingkungan dibanding profit semata.
7. Membentuk BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup). Lembaga ini menjadi salah satu mekanisme pembiayaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak.

Berbagai langkah telah dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung Sustainable Finance. Adi Budiarso menyampaikan pemerintah masih terus memperbaiki regulasi terkait sustainable finance. Indonesia memiliki banyak target dan peluang untuk bisa mencapai keuangan yang berkelanjutan. Begitupun dengan feedback yang akan diperoleh dari penerapannya. Bahkan, prinsip ESG menjadi salah satu faktor untuk mendorong kemandirian desa. Maka dari itu, selanjutnya pemerintah akan mengatur pemanfaatan alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah. Tujuannya agar setiap desa dapat menerapkan perekonomian yang berkelanjutan dan masyarakat yang sejahtera, khususnya untuk anak muda.

Sustainable Finance Sesuai Sudut Pandang Sektor Swasta

Tantangan

Luthfyana Kartika Larasati, CPA (Aust.), seorang senior Advisory Committee Member dari Climate Policy Initiative menyatakan regulasi berperan sebagai enabler. Sektor swasta melihat regulasi sustainable dari sisi demand dan supply. Sisi supply adalah regulator atau financial institution yang bergerak di green finance. Sedangkan sisi demand ada dari korporasi banyak bergerak di sektor seperti sektor energi. Peraturan OJK nomor 51 tahun 2017 telah cukup membantu sektor swasta, terutama dalam hal pengalokasian dana untuk mendukung ESG.

Namun, Luthfyana menyatakan perlu adanya regulasi yang lebih detail terkait teknisnya. Tahun ini OJK meluncurkan roadmap keuangan berkelanjutan II, yang agenda utamanya adalah finalisasi taksonomi hijau. Sayangnya, standar taksonomi ini dinilai belum final. Tidak ada standarisasi sentral pada penilaian implementasi aspek LST terkait kategori hijau, sehingga saat ini setiap industri menganut standar masing-masing. Faktor tersebut menjadi hambatan dimana sektor swasta belum bisa menentukan parameter pengelolaan portofolio untuk dapat memenuhi prinsip ESG. Pada intinya, sektor swasta membutuhkan parameter, eksposur, dan limit untuk sektor swasta ikut mendukung ESG Indonesia.

Peluang

Tantangan dari sektor swasta adalah keterbatasan kapabilitas. Meskipun begitu, Luthfyana Kartika Larasati menyebutkan peluang yang bisa dilakukan sektor swasta adalah redesign proses bisnis agar bisa fit ke dalam Sustainable Finance. Bagaimanapun, mau tidak mau, perusahaan harus mengikuti kebijakan global ini untuk keberlanjutan perekonomian mereka, sekaligus membantu penanggulangan climate change risk. Adanya regulasi yang lebih tertata dari pemerintah, diharapkan industri di Indonesia dapat segera menerapkan sustainable finance ini secara menyeluruh.

Peran

Prinsip keberlanjutan yaitu ESG harus berjalan bersama dengan tujuan profit. “Kita tidak bisa bilang profit first, karena saat ini hitungannya value for money”, pungkas Luthfyana. Berdasarkan sisi perbankan, telah ada inisiatif sustainable finance, dimana sebelumnya dari 8 bank first mover yang saat ini bertambah menjadi 13 bank dan 1 institusi. Luthfyana berpendapat bahwa mobilisasi sektor swasta lebih tinggi jika dilihat dari aktivitas anggotanya. Pemerintah juga telah mengeluarkan gerakan circular economy limbah spesifik pada PP No 27 tahun 2020 yang didukung penuh oleh sektor swasta. Peraturan tersebut mengenai insentif untuk teknologi pengelolaan pengurangan dan pelaporan limbah dari korporasi. Prinsip ESG tersebut sudah diterapkan oleh perusahaan seperti Unilever dan Danone. Rangkuman dari inti dari penerapan sustainable finance adalah kolaborasi, baik antara sektor swasta, publik, akademisi, dan regulasi.

Pelatihan Sustainable Finance

Airlangga Executive Education Center menyediakan pelatihan eksekutif bagi manajer perusahaan yang ingin memperoleh pemahaman mendalam terkait sustainable finance. Program “Manajemen Keuangan Berkelanjutan Korporat (Sustainable Finance)” diadakan untuk membahas fenomena tekanan sosial dan lingkungan yang dihadapi pengelolaan keuangan saat ini, sekaligus menjelajahi bagaimana strategi keuangan berkelanjutan dapat menciptakan nilai jangka panjang untuk bisnis dan masyarakat.

Peserta Program:

Eksekutif senior, madya dan junior manajer di bidang operasi, pemasaran, teknologi informasi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, administrasi keuangan, legal, dan seluruh sumber daya manusia perusahaan yang memiliki keterkaitan terkait sustainable finance.

Materi Program:

1. Teknik perencanaan keuangan berkelanjutan
2. Pengelolaan ekuitas perusahaan jangka panjang
3. Cara mengelola resiko keuangan perusahaan jangka panjang
4. Pembahasan kasus-kasus perencanaan pengelolaan keuangan berkelanjutan korporat
5. Prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.

• Investasi bertanggung jawab
• Strategi dan praktik bisnis berkelanjutan.
• Pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup.
• Tata Kelola.
• Komunikasi yang informatif.
• Inklusif.
• Pengembangan sektor unggulan prioritas.
• Koordinasi dan kolaborasi.

Manfaat Program:

1. Pemahaman tentang implikasi strategis dari tantangan keberlanjutan pada sistem keuangan. Termasuk manajemen modal dalam bisnis sektor swasta dan pembentukan kebijakan sektor publik.
2. Pengetahuan tentang bagaimana sistem keuangan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan nilai keuangan jangka panjang organisasi.
3. Strategi dan kerangka kerja untuk menanggapi risiko keuangan yang ditimbulkan oleh masalah sosial. Termasuk investasi berdampak, investasi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dan penyaringan positif.
4. Peningkatan kompetensi inti untuk sektor publik dan swasta, termasuk mengelola kompleksitas, sistem dan pemikiran jangka panjang, dan pendekatan kolaboratif.

Melalui program ini, diharapkan perusahaan dapat menerapkan “new normal” dalam bidang ekonomi mengacu pada sustainable finance. Selain itu, perusahaan dapat memberikan contoh kepada pelaku kegiatan ekonomi lain atau masyarakat untuk memiliki pola pikir kegiatan ekonomiyang lebih baik dengan memperhatikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Penulis:
Intan Noer Fatimah

Editor:
Mochamad Badowi, MBA.
Salsabila Devina Atmaranti, S.Kom.